oleh

Tanggapan KP2KKN Jateng Adanya Dugaan Mafia Tanah Di Kota Semarang

Ronny Maryanto, Sekretaris KP2KKN Jateng (Ft wib)

METROPOS.ID II Semarang – Anggota DPR RI Komisi III Dede Indra Permana Soediro, SH yang menyoroti dugaan maraknya praktik mafia tanah di Kota Semarang, diamini oleh Ronny Maryanto, Sekretaris KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Jateng.

Dalam pemberitaan yang ramai di media online beberapa hari ini terkait pernyataannya, Dede Indra menyebutkan beberapa kasus mafia tanah tersebut patut diduga ada upaya melawan hukum yang melibatkan sindikat dan oknum-oknum terkait.

Sebelumnya juga pernah disinggung oleh anggota Panja (Panitia Kerja) Mafia Tanah dari Komisi II DPR RI, Guspandi Gaus dalam pernyataannya di media juga meminta Satgas Anti Mafia Tanah untuk melakukan investigasi terhadap BPN Kota Semarang.

Dari pernyataan 2 anggota DPR RI di komisi yang berbeda adanya dugaan mafia tanah di Kota Semarang ini ditanggapi Sekretaris KP2KKN, Ronny Maryanto yang turut membenarkan adanya dugaan mafia tanah di Kota Semarang.

“Dari pernyataan kedua anggota DPR RI yang bertugas di 2 komisi yang berbeda dapat menunjukkan bahwa dugaan kasus-kasus mafia tanah benar terjadi khususnya di wilayah hukum Kota Semarang,” beber Ronny Maryanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/9/2023).

Dikatakan Ronny, dugaan mafia tanah yang disampaikan oleh 2 wakil rakyat tersebut pastinya berdasarkan fakta dan data yang cukup akurat.

Dengan adanya hal tersebut, KP2KKN Jateng menyambut positif terkait perhatian kedua anggota DPR RI yang memberikan perhatian khusus terhadap dugaan praktik mafia tanah di Kota Semarang.

Namun demikian, Ronny berharap kedua anggota DPR RI tersebut terus mencermati dan menindaklanjuti adanya kongkalikong mafia tanah yang ada di Kota Semarang.

“Tentunya hal ini juga harus ditindaklanjuti dengan membongkar siapa saja oknum BPN Kota Semarang dan pejabat di Pemerintahan lainnya yang terlibat dan masuk dalam lingkaran setan mafia tanah di Kota Semarang,” ujar Ronny.

Ronny menyebut, kasus mafia tanah ini dapat menimpa siapa saja baik masyarakat kecil hingga pengusaha yang secara ekonomi memiliki posisi kuat.

Bahkan di tahun 2021 lalu, lanjut Ronny, mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip juga menjadi korban mafia tanah dengan modus sertifikat ganda. Namun akhirnya Sukawi memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang.

“Melihat kasus-kasus yang muncul dan yang menjadi korban adalah orang-orang berpengaruh, tentunya tidak dapat kita bayangkan apabila hal ini dialami oleh masyarakat kecil. Tentunya akan banyak masyarakat kecil yang akan kehilangan tanahnya,” ucap Ronny.

Dikatakannya, bentuk mafia tanah yang terjadi selama ini setidaknya ada 2 modus yang terjadi, diantaranya sertifikat ganda (penyerobotan tanah) dan persil tumpang tindih.

Sedangkan oknum-oknum yang berpotensi terlibat dalam permainan mafia tanah diantaranya oknum petugas BPN, notaris maupun pejabat di pemerintahan seperti lurah/kades, camat hingga pejabat pada level atas ditingkat kab/kota.

“Maka dengan ini kami KP2KKN Jateng mendesak kepada Satgas Anti Mafia Tanah juga APH (Aparat Penegak Hukum) KPK dan Kepolisian untuk membongkar praktik-praktik mafia tanah di Kota Semarang. Dan tentunya perlu adanya tindakan tegas kepada oknum-oknum baik di BPN Kota Semarang maupun pejabat di pemerintahan yang bermain di lingkaran setan mafia tanah ini,” pinta Ronny memungkasi. (wib/red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed