Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM saat mengikuti Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kab Pekalongan 2021 -2026 (foto Mit)
Metropos.id, Pekalongan – Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kab Pekalongan 2021 -2026, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE.,MM mengajak semua stakeholder bersama sama menyatukan tekad dan langkah untuk mewujudkan visi misi Kab. Pekalongan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil merata dan berbudaya gotong royong. Adapun skala prioritas yang ditekankan adalah pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Tampak hadir Wabup beserta istri selaku Ketua TP PKK Kab. Pekalongan, unsur Forkopimda, Pj Sekda beserta jajaran, pimpinan partai politik serta tomas dan toga. Selain secara tatap muka, forum ini di laksanakan secara virtual.
“Dari 11 misi kita, yang saya tekankan adalah point penting, saya minta kepada seluruh masyarakat, untuk memberikan masukan dan saran guna tercapainya Pekalongan yang setara,” papar Bupati Fadia saat memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 di Aula Lantai I Setda, Kamis (29/7/2021) siang.
Di Bidang kesehatan, Bupati Fadia menekankan agar pasien tidak mampu yang di rawat di RS (Rumah Sakit) mendapatkan pengobatan gratis, dan terkait penanganan pasien C -19, ia meminta oksigen serta obat – obatan jangan sampai kehabisan, disamping tersedia pula tempat isolasi. Untuk itu pihaknya telah mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui Kodim yang selanjutnya dikoordinasikan dan dibagikan sampai ke tingkat desa.
Sementara untuk pendidikan di sekolah negeri, Fadia berharap agar anak-anak di bisa sekolah tanpa pandang bulu.
“Untuk negeri, agar bisa dibantu seragam sekolahnya, dari SD sampai SMA. Untuk siswa yang belum mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), agar dibantu perlengkapan sekolahnya. Semua sekolah negeri dilarang memberikan beban apapun kepada anak-anak, berupa sumbangan yang tidak jelas, daftar ulang dan lainnya, tidak boleh ada pengutan biaya,” tegasnya.
Kemudian di bidang Infrastruktur Bupati memastikan pihaknya tidak membedakan daerah atas dan daerah bawah.
“Jalan di Kab. Pekalongan kami usahakan semaksimal mungkin halus, untuk infrastruktur tidak ada refocusing,” jelasnya.
Selain ketiga aspek diatas, Bupati juga menyampaikan bahwa salah satu cara menurunkan tingkat pengangguran, yaitu dengan mempermudah ijin pembuatan pabrik yang sedang berjalan dimana dengan berdirinya pabrik dapat menyerap tenaga kerja. Ditambahkan pula terkait penyaluran bantuan dari pusat maupun lainnya di masa pandemi saat ini, Fadia menyebut pihaknya menyiapkan tim untuk verifikasi data ulang agar sesuai tepat sasaran.
Sementara itu Ketua DPRD Hj Hndun MH mengatakan visi misi Bupati menjadi tugas bersama untuk mewujudkannya dalam waktu 5 tahun ke depan.
“Apa yang disampaikan Bupati melalui RPJMD ini nanti akan disampaikan pada DPRD dan akan menjadi pembahasan dan menjadi Perda Pekalongan,” ujar Hindun.
Disampaikan Hindun, masukan-masukan dari seluruh stakeholder menjadi masukan bagi DPRD yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan yang akan diwujudkan di dalam RPJMD yang disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati Pekalongan.
“RPJMD ini juga mengacu pada RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. Oleh karena itu harus kita sinkronkan antar Polres, Kejari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, yang semua adalah vertikal, dan itu juga merupakan bagian dari RPJMN, tentu kita juga harus memasukkan unsur RPJMN sebagai landasan di PRJMD ini,” terang Hindun.
Visi misi Bupati, lanjutnya, tentu diukur dari bagaimana angka pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang juga mengalami penurunan.
“Kita berharap 5 tahun kedepan angka pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa dikatakan sejahtera, tentu pertumbuhannya semakin banyak. RPJMD ini akan kita laksanakan tahun 2022 mudah-mudahan pandemi sudah berakhir dan pertumbuhan ekonomi semakin baik, sehingga harapan kita menjadi sejahtera seperti visi misi Bupati bisa diwujudkan,” harap Hindun.
Adapun Kapolres Pekalongan AKBP Darno.,SH.,SIK mengatakan Polres mengakomodir program-program kegiatan yang sesuai dengan wilayah.
“Kami sampaikan bahwa Polres mempunyai beberapa fungsi, yang melaksanakan pembinaan maupun kaitannya dengan operasional. Sehingga pelaksanaan di lapangan bisa berkolaborasi atau mendapat pendampingan atau kegiatan yang bersama sama di lapangan,“ ujar Kapolres.
Kapolres juga menyebut program yang ada di institusi Polri untuk saat ini akan masuk di beberapa program yang ada di RPJMD sehingga ada sinkronisasi dan kolaborasi. .
Sedangkan Wabup Pekalongan H Riswadi SH dalam forum tersebut menyampaikan uji visi misi dalam rangka RPJMD yang sudah tentu linier dengan RPJM Provinsi dan Nasional tersebut, banyak hal yang harus ditempuh, salah satunya adalah membuat program.
“Harapannya kami mampu bekerja sama, linier di dalam mewujudkan program-program itu diimplementasikan dalam lapangan. Maka alat ukur sejahtera, penurunan kemiskinan, kesempatan pekerjaan, Indek Prestasi Mandiri tercapai, pendapatan perkapitapun bisa kita tingkatkan,” pungkas Riswadi. (Mit/Red).
Komentar