oleh

Bupati Asip : “belanja modal kita naik dari Rp 200 milyar menjadi Rp 560 milyar” 

-Politik-39 views

METROPOS.id, Pekalongan – DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2019-2024 telah memiliki 4 pimpinan definitif, yakni Ketuanya Dra. Hj. Hindun, MH (PKB), sedangkan H. Riswadi, SH (PDIP), Nunung Sugiantoro, ST (Gerindra) dan Mas’udah (PPP) sebagai wakil Ketuanya.

Pelantikan dan pengambilan sumpahnya dilakukan oleh Ketua PN Pekalongan H. Sutaji, SH.MH di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, JL. Alun-alun Utara Nomor 2 Kajen, Kamis (26/9/2019) pagi.

Selain itu juga, ada pelantikan tiga anggota DPRD susulan yang sebelumnya cuti menuaikan ibadah haji yakni H. Saeful Bahri, S.Ag, H. Masbukhin, S.Ag dan H. Saeful Arif, SH.,MKN.

Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Wabup Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Forkopimda, para Anggota DPRD, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, para Staf Ahli Bupati dan para Kepala OPD nampak hadir.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dra. Hj. Hindun, MH mengatakan setelah pelantikan pimpinan difinitif, DPRD Kabupaten Pekalongan langsung tancap gas membentuk alat kelengkapan dewan.

“Kami akan segera membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara lain Badan Legislasi (Balegda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Musyawarah (Bamus).  Semoga bisa selesai dalam waktu dekat,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si mengucapkan selamat atas dilantiknya 4 orang pimpinan dan 3 anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

“Semoga bisa amanah, tugasnya lancar sampai selesai dan selamat bertugas,” katanya.

Menurutnya agenda jangka pendek dari pimpinan yakni membahas RAPBD 2020.

“APBD menyumbang pertumbuhan ekonomi 20 hingga 30 %, dengan alokasi belanja modal kita naik dari Rp 200 milyar menjadi Rp 560 milyar ditahun depan, dengan adanya pelantikan ini bisa mempercepat penyelesaian dokumennya,” ungkapnya.

Bupati berharap, pimpinan yang baru dilantik lebih dinamis yang dapat membawa perubahan sesuai dengan harapan masyarakat.

“DPRD adalah rumah rakyat, yang menjadi jembatan kepentingan program-program pembangunan yang nanti akan dijalankan oleh eksekutif,” tambahnya.(Mit/Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed