METROPOS.id, Blora – Pengumuman hasil seleksi Panwascam (Pengawas Kecamatan) pada 13-17 Desember 2019 kemarin, mengejutkan publik. Pasalnya sejumlah nama yang lolos ditengarai ‘tak layak’. Hal ini membuat publik menyangsikan integritas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Blora dalam mengawal Pilkada Serentak 2020 yang kini tahapannya tengah berlangsung. Selain itu di duga dalam rekruitmen Panwascam sarat dengan praktek KKN.
Sejumlah nama ‘tak layak’ di nilai Publik, lantaran merupakan bagian pemerintah desa, maupun merupakan kerabat dekat Komisioner Bawaslu Blora. Bahkan, seorang Panwascam terpilih memutuskan mundur lantaran menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Terpisah Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan dalam keterangannya mengatakan jika proses seleksi Panwascam sangat ketat, sehingga lolosnya mereka karena kemampuan dan rekam jejaknya yang bagus.
“Terpilihnya mereka sudah melalui pendalaman visi-misi, motivasi calon anggota Panwascam, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, pengetahuan tentang muatan lokal, serta klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat,” terangnya.
Adapun Panwascam terpilih, rencananya akan dilantik besok, Senin (23/12) di Hotel Kyriad Arra Cepu. Di sisi lain, dengan mengabaikan pandangan publik terkait seleksi Panwascam yang tidak transparan, akan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu Blora.
Sementara itu Komunitas masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aksi Solidaritas untuk Pilkada Berkualitas menolak mentah-mentah klaim Bawaslu Blora di atas. Mereka menilai, seleksi Panwascam tersebut hanyalah didasarkan atas ‘nafsu personal’ para komisioner.
“Hasil rekruitmen Panwascam yang telah diumumkan, ternyata tidak menunjukkan adanya figur-figur yang kredibel, berintegritas dan cukup punya kompetensi di bidang kepemiluan,” kata Koordinator Aksi, Herman W Raharja, Minggu (22/10/2019).
Bahkan, tidak sedikit nama yang belakangan diduga lolos seleksi Panwascam lantaran merupakan titipan ormas tertentu. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya kolusi di tubuh institusi pengawas pemilu tersebut.
Tak hanya komunitas masyarakat, kecurigaan yang sama juga disampaikan Kepala Inspektorat Kabupaten Blora, Kunto Aji. Pihaknya menyayangkan perekrutan Panwascam yang tidak transparan, bahkan melanggar sejumlah regulasi yang ada.
“Seleksi (Panwascam) ini patut diduga tidak sesuai regulasi,” komentarnya, saat hadir dalam audiensi antara Aksi Solidaritas untuk Pilkada Berkualitas dengan DPRD Kabupaten Blora siang ini. (Okta/Red).
Komentar