METROPOS.ID, SEMARANG – Ratusan Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kab/ Kota se Jateng siap memantau Penggunaan Dana COVID – 19 di Jateng.
Demikian disampaikan Sekretaris GNPK Jateng, Rahmat Da’wah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GNPK di Kota Semarang pada Kamis (21/5/2020).
“Ratusan Aktivis GNPK dari Kab/ Kota se Jateng telah bergerak untuk memantau Dana COVID – 19 di Jateng, ada 12 Kab/Kota yang sudah menggelar Rakor guna pemantapan dan laporan hasil temuan dilapangan,” ujar Rahmat.
Rahmat juga menjelaskan 12 Kab/ Kota yang telah menggelar Rakor tahap pertama, yaitu Kab. Rembang, Pati, Jepara, Kudus dan Demak.
Sedangkan tahap kedua Kab. Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, disusul tahap ketiga Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga dan Semarang.
“Insya Allah untuk Rakor tahap selanjutnya sesudah Lebaran diantaranya Kab. Pemalang, Brebes, Tegal, Blora, Grobogan, Solo Raya, Magelang Raya, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, Barjarnegara, Kebumen dan Cilacap. Semuanya Kita koordinasikan agar pergerakan Kita bisa memberikan kontribusi untuk Pemerintah dalam penanganan dan pengamanan Dana COVID – 19 yang telah digelontorkan Pemerintah,” urai rahmat yang juga ketua PWO Jateng.
Bahkan Rahmat juga mencanangkan seusai COVID – 19 ini akan menggelar pertemuan Akbar seluruh Aktivis GNPK semua angkatan untuk terus bergerak memerangi Korupsi.
“Kami berharap ada pertemuan semua aktivis GNPK untuk memantapkan visi dan misi kita dalam memberantas Korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu Senior GNPK Kab. Semarang, DR Sedyo Prayogo menekankan perlunya Tehnis Deteksi Korupsi.
“Kita sudah punya semangat, tapi perlu kemampuan deteksi Korupsi agar GNPK dalam membongkar korupsi lebih profesional,” ujarnya.
Prayogo meminta agar semua aktivis GNPK di wilayahnya bisa menggelar kajian rutin berkaitan tehnik membongkar korupsi.
“Setelah Kita melakukan Klarifikasi atas kasus korupsi harus tuntas tidak berhenti ditengah jalan, jadi harus jelas arahnya,” imbuhnya.
Ketua GNPK Kota Salatiga Prabu Galuh Susilo dalam pengamatannya menyebutkan banyak temuan di lapangan yang terindikasi Korupsi.
“Ada kasus PTSL, Dana Desa, Dana COVID – 19 yang harus diperkuat validasi datanya dan kami lakukan investigasi bukan hanya di Salatiga tapi hampir semua Kab/kota di Jateng,” ujarnya.
Senada juga disampaikan Ketua GNPK Kota Semarang, Yayik. Dia menegaskan perlunya sistem penanganan bantuan sosial yang hasil temuannya banyak tidak sesuai dan salah sasaran.
“Kemarin Saya di Kel. Panggung menemukan dugaan rekayasa NIK KTP yang tidak sesuai dengan nama penerimanya, itu kami tangani ke kelurahan, nanti saya juga membawa salah seorang ibu dari Panggung ber testimoni atas kasus tersebut,” ujarnya.
Dalam Rakor GNPK Karesidenan Semarang tersebut muncul berbagai temuan penanganan Bansos yang tumpang tindih, tidak sesuai sasaran, Mark up kualitas sembako, Rekayasa oknum dan sembako Bansos yang perjualbelikan dengan harga murah.
”Saya kemarin ditawari beras murah, ternyata para penerima beras menjualnya lagi ke Pengepul. Ini kan modus baru,” imbuh Ayik. (Nang/Red)
Komentar