oleh

Keluhkan Dugaan Pungutan Uang Perpisahan, Kepala Sekolah SMPN 12 Pekalongan Beri Penjelasan

Foto : Kepala Sekolah SMPN 12 Kota Pekalongan Ikasari Dewi menunjukkan surat kesepakatan.(ft.mit).

METROPOS.ID || KOTA PEKALONGAN – Wali murid SMPN 12 Kota Pekalongan, mengeluhkan dugaan pungutan atau iuran yang akan di gunakan untuk perayaan perpisahan, hal ini seperti disampaikan salah seorang wali murid sebut saja Mr X yang enggan namanya dipublikasikan kepada sejumlah awak media Jumat (23/5/2025) lalu.

“Anak saya yang saat ini kelas 9 di SMPN 12 Kota Pekalongan, kemarin meminta uang sebesar Rp 150 ribu, saat saya tanya katanya buat bayar perpisahan, dengan rincian, untuk biaya perpisahan Rp 80 ribu, dan Rp 50 ribu untuk press dokumen kelulusan, serta Rp 20 ribu untuk biaya pembuatan kalung atau mendali. Yang saya kaget karena selama ini saya tidak pernah diundang rapat dan juga tidak adanya surat edaran dari pihak sekolah. Dan tak hanya saya yang keberatan, beberapa orang tua murid yang lain sebenarnya juga keberatan. Pasalnya kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk, di tambah dengan iuran seperti itu, buat orang “kecil” seperti saya dan wali murid yang lain cukup memberatkan,” paparnya.

Ditambahkan oleh Mr X anaknya juga hampir tiap tahun meminta uang Rp 50 ribu untuk pembelian Map raport dan ijazah.

Ditemui diruang kerjanya Jumat (23/5/2025) Kepala sekolah SMPN 12 Ikasari Dewi menjelaskan, “sebenarnya sejak awal pihak sekolah sudah tidak mau mengadakan perayaan perpisahan. Namun beberapa orang murid menemui saya dan menemui Waka Kesiswaan, meminta untuk diadakan ceremoni perpisahan karena ini sekali seumur hidup mereka lulus SMP. Saya menyarankan mereka untuk menyampaikan keinginan itu kepada orang tua masing-masing, dan mereka mengatakan sudah menyampaikan kepada orangtua mereka. Bahkan beberapa siswa mengaku sudah mengadakan pertemuan membahas masalah ini, jadi semua murni keinginan siswa bukan dari pihak sekolah,” jelasnya.

“Ahirnya saya menemui Komite Sekolah malah salah seorang Komite Sekolah mengatakan, anaknya yang SD saja ada perpisahan masak SMP tidak ada perayaan perpisahan, selanjutnya di tindak lanjuti dengan rapat, yang di hadiri wali murid, Pamong Kelas, Komite. Malahan disitu yang presentasi dari siswa dan siswi bagaimana nanti agenda perayaan perpisahan tersebut, kami pihak sekolah hanya memfasilitasi saja,” tandasnya.

Adanya informasi yang mengatakan tidak ada rapat antara wali murid, Ikasari Dewi dengan tegas menolak pernyataan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan surat pernyataan bersama antara wali murid, komite dan pamong kelas.

“Ini ada bukti surat pernyataan bersama yang di tandatangani oleh komite sekolah, wali murid dan juga pamong kelas, di sekolah kami setiap kelas ada wali murid yang menjadi pamong kelas, dan mereka juga sebagai komite sekolah,” kata Ikasari sambil menunjukan surat kesepakatan tersebut.

Ditambahkan oleh Ikasari iuran perpisahan yang telah disepakati bersama digunakan sesuai kebutuhannya.

“Rincian dari uang Rp 150 ribu itu, yang Rp 80 ribu untuk biaya perayaan perpisahan yang rencana akan diadakan tanggal 3 Juni nanti di halaman sekolah. Ada 108 siswa dan siswi kelas 9, tapi karena di laksanakan di sekolah nanti rencananya kelas 8 juga ikut meramaikan. Yang Rp 50 ribu untuk “mengepress” dokumen kelulusan dan yang Rp 20 ribu untuk pembuatan selendang. Itu semua murni dari usulan murid,” tambahnya.

Masih menurut Ikasari Dewi, rencana perpisahan yang akan dilaksanakan nantinya akan dirapatkan kembali jika memang dirasa memberatkan wali murid.

“Karena ini ada keberatan dari wali murid minggu depan kami akan mengadakan rapat lagi dengan pihak komite sekolah dan wali murid jika memang ada keberatan dari wali kami akan mengembalikan semua uang yang sudah masuk dan agenda perpisahan akan kami batalkan,” ungkapnya.

Sementara itu, di konfirmasi via telepon seluler, Kepala Bidang SMP Budi Suheryanto, Jumat (23/5/2025) mengatakan, “Jika merasa tidak mampu sebaiknya wali murid langsung ke sekolah saja nanti akan di beri dispensasi, menurut saya selama ini Kepala Sekolah SMPN 12 orangnya baik, dan selalu konsultasi dengan pihak dinas jika akan melakukan kegiatan apapun. Itu kan acaranya di sekolah, iuran yang diminta juga tidak seberapa, sedangkan sekolah lain banyak yang melaksanakan di hotel dengan biaya yang lebih tinggi. Harusnya awak media juga lebih bijak dalam mensikapi suatu informasi,” pungkasnya. (mit/red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed