Foto Agus Yunianto Asper BKPH Jembolo Utara (Baju Putih) didampingi KRPH Bengkah Hadi Suyitno (Berkaos Hijau) (ft doc)
METROPOS.ID || DEMAK – Ramai di medsos (media sosial) dugaan penjualan kayu ilegal oleh Perhutani, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Jembolo Utara meluruskan kabar yang beredar di medsos terkait dugaan penjualan kayu ilegal tersebut.
Adapun dalam narasi isu yang beredar menyebutkan adanya truk pengangkut kayu yang dikaitkan dengan Perhutani di wilayah Dukuh Bengkah, Desa Wonosekar, Kec. Karangawen. Kab.Demak dibantah dengan tegas oleh pihak Perhutani.
Agus Yunianto, Asisten Perhutani (Asper) BKPH Jembolo Utara menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.
“Kami luruskan narasi tersebut. Perhutani tidak pernah melelang kayu tanpa prosedur. Di wilayah Dukuh Bengkah, kami juga tidak pernah melakukan penjualan kayu hutan,” tegas Agus, Senin (15/9/2025).
Agus menjelaskan, kayu yang terlihat dalam video di medsos bisa saja milik warga.
“Masyarakat sekitar memang banyak yang memiliki pohon jati di tanah mereka sendiri. Jadi, jangan serta-merta dikaitkan dengan Perhutani,” jelasnya.
Ia juga menampik kemungkinan adanya pencurian kayu di siang hari.
“Kalau ada pencurian di siang bolong, pasti anggota kami mengetahui. Apalagi masyarakat sekitar pasti akan ramai-ramai menghadang. Jadi sangat kecil kemungkinan itu terjadi tanpa terpantau,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Bengkah, Hadi Suyitno.
Menurutnya, berita yang beredar di medsos tersebut tidak berdasar.
“Kami bersama tim rutin melakukan patroli di wilayah kerja hutan. Jika ada penebangan liar, pasti kami mengetahuinya. Apalagi siang hari,” kata Hadi.
Ia juga menyayangkan penyebaran kabar tersebut tanpa konfirmasi.
“Kami heran kenapa nama Perhutani disebut-sebut, padahal tidak pernah ada konfirmasi dari pihak yang mengunggah video itu. Kami merasa keberatan karena hal ini bisa merugikan nama baik Perhutani,” ujarnya.
Perhutani menegaskan tetap berkomitmen menjaga kelestarian hutan serta transparan dalam setiap kegiatan pengelolaan. Pihaknya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. (Bw/red).
Komentar