Foto : Gedung sekolah SMP Negeri 1 Siwalan, Kab. Pekalongan.(ft.kmit).
METROPOS.ID || PEKALONGAN – Pembelian buku LKS (lembar kerja siswa) di SMP Negeri 1 Siwalan, Pekalongan dikeluhkan sejumlah wali murid. Mahalnya harga LKS ini mencuat setelah adanya laporan wali murid terkait pembebanan biaya pembelian buku kepada siswa.
Berdasarkan informasi yang diterima, biaya yang disebut-sebut mencapai Rp150 ribu untuk sejumlah mata pelajaran. Namun pihak sekolah menyampaikan klarifikasi bahwa pembelian buku tersebut tidak bersifat wajib dan diserahkan sepenuhnya kepada pilihan siswa serta wali murid.
Saat dikonfirmasi tentang hal ini pada Senin (5/1/2025), pihak perwakilan SMPN 1 Siwalan, Suharno mengaku, menjadi koordinator LKS di sekolah, menjelaskan, bahwa khusus untuk buku TKA, biaya yang dikenakan relatif lebih rendah.
“Kalau LKS yang beredar di sekolah merupakan dropping dari koordinasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan dikirim langsung oleh masing-masing penyedia sesuai mata pelajaran. Harga LKS disebut berkisar Rp13 ribu per mata pelajaran. Kalau kami dikirimi ya diterima kalau gak dikirimi ya tidak menerima. Dari penyedia barang masuk ke koperasi dan perkelas di dropping 25 eksemplar per Mapel dan anak mau beli silakan, tidak beli juga tidak apa-apa. Ini sifatnya hanya fasilitasi, bukan kewajiban,” katanya.
Ditambahkan oleh Suharno, di sekolahnya ada 3 orang penyedia barang yang menyuplai buku LKS yang berbeda-beda bukunya.
“Yang menyuplai LKS ke sekolah kami ada 3 orang yakni pak Nuridin, Pak Harjo dan Pak Marjoko, setiap penyuplai beda-beda ada yang menyuplai 3 mapel ada yang 4 mapel, ada juga yang cuma satu mapel, seperti Matematika itu cuma satu mapel,” imbuhnya.
Menurut penjelasan tersebut, distribusi LKS dilakukan secara terbatas menyesuaikan jumlah siswa per kelas, yang rata-rata berkisar 25 hingga 30 siswa. Namun dalam praktiknya, tidak semua siswa membeli buku tersebut.
Terkait sumber pembiayaan, pihak sekolah menegaskan bahwa pembelian LKS maupun buku pendamping tidak menggunakan Dana BOS, melainkan murni swadaya bagi siswa yang berminat.
“Bukan pakai dana BOS. Kalau siswa mau beli, bayar sendiri. Kalau tidak beli, juga tidak masalah,” tambahnya.
Ditanya tentang total jumlah siswa dan siswi yang ada di SMPN 1 Siwalan Suharno mengatakan total ada 200an siswa, namun kenyataan di lapangan totalnya dan sekitar 600 siswa dan siswi yang tercatat di SMPN 1 Siwalan.
Sementara itu, terkait pengawasan dan kebijakan sekolah, diketahui bahwa saat ini posisi kepala sekolah masih kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini dinilai berpengaruh terhadap pengambilan keputusan administratif di sekolah. Meski pihak sekolah menyatakan tidak ada unsur pemaksaan, sejumlah wali murid berharap adanya kejelasan regulasi dan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi pungutan terselubung di lingkungan sekolah negeri.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan terkait evaluasi atau pengawasan penjualan LKS dan buku TKA di sekolah-sekolah negeri di Kab. Pekalongan. (kmit/red).
Komentar