METROPOS.id, Kendal – Pemkab Kendal di Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada September 2020 mendatang menargetkan jumlah partisipasi pemilih bisa mencapai 75 persen. Jumlah itu cukup realistis melihat dalam beberapa pemilu sebelumnya angkanya tidak berbeda jauh.
’Pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kendal sekitar 72 persen,’’ kata Kasi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesbangpol Kendal Ardi Lukfiarso.
Hal tersebut dikatannya pada acara Rakor Pengawasan dengan Stakeholder Pemilu 2019 bertema Refleksi Pemilu 2019 dan Menyongsong Pilkada 2020 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal di Hotel Sae Inn, Kamis (19/12/2019).
Ardi menyampaikan, salah satu tolak ukur pelaksanaan pemilu sukses yaitu, terciptanya situasi kondusif sebelum, ketika, dan setelah pelaksanaan pemilihan. Semua itu bisa tercapai bila terdapat peran serta semua pihak untuk menciptakan pemilu yang kondusif.
‘’Sangat dibutuhkan peran serta dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan sebagainya untuk mensukseskan Pilkada Kendal,’’ katanya.
Pemkab Kendal, juga memberikan dukungan berupa anggaran kepada Bawaslu, KPU, Polri, TNI, dan Linmas. KPU Kendal sebagai penyelenggara Pilkada Kendal mendapat bantuan anggaran Rp 35,739 miliar dan Bawaslu Kendal Rp 11 miliar. Sementara untuk pengamanan bantuan anggaran diberikan kepada Polres Kendal Rp 2,3 miliar, Kodim Kendal Rp 1 miliar, dan Linmas yang dititipkan melalui Satpol PP sebesar Rp 2 miliar.
‘’Saya berharap semua pihak turut mengawasi penggunaan anggaran tersebut dengan baik, transparan, dan akuntabel,’’ katanya.
Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani, mengatakan, pihaknya berupaya agar Pilkada Kendal 2020 berjalan dengan jujur dan adil. Salah satunya dengan meluncurkan tiga desa pelopor tolak politik uang dan tiga desa pengawas partisipatif.
‘’Hal itu sebagai ikhtiar menjadikan Kendal lebih baik,’’ tegasnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kendal, Ubaidillah mengatakan, Pemilu 2019 di Kendal berjalan sukses. Hal ini bisa dilihat dari penyelenggaraan yang tepat waktu dan tidak ada pelanggaran besar.
‘’Isu politik uang juga ramai dibicarakan, tetapi tidak ada satupun yang melaporkan kasus tersebut,’’ jelasnya.
Sementara itu Rakor diikuti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, dan sebagainya. (Eko/Red).












Komentar