METROPOS.ID, KAB. PEKALONGAN – Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Pekalongan Tahun Anggaran 2019 disetujui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kab. Pekalongan.
Persetujuan bersama ini ditandai dengan ditandatangani Naskah Raperda oleh Bupati Pekalongan dan Pimpinan DPRD Kab. Pekalongan, Jum’at (17/7/2020).
Rapat dilaksanakan secara virtual dari ruang rapat paripurna DPRD, ruang rapat bupati dan di tiap OPD dan kecamatan. Acara rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pekalongan KH. Asip Khobihi SH.,M.Si serta dihadiri oleh Wabup Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM, beserta beberapa Kepala OPD, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kab. Pekalongan, anggota Forkopimda, Ketua KPU Kab. Pekalongan, pimpinan instansi vertical, BUMN dan BUMD, para pimpinan ormas, wartawan dan tamu undangan.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertanggungjawabannya sudah disahkan oleh anggota DPRD, selanjutnya akan minta evaluasi ke Gubernur. Secara umum progres perjalanan Kab. Pekalongan pada tahun 2019 hasilnya cukup baik, beberapa indikator makro ekonomi juga terpenuhi. Tingkat kepuasan masyarakat juga meningkat.
Secara prinsip, menurut Bupati perjalanan pemerintahan pada tahun 2019 berjalan dengan baik, termasuk bagaimana Pemkab melakukan optimalisasi di bidang pendapatan daerah, yang pada tahun 2019 sebesar Rp 2.182.770.952.455,51 Kemudian Belanja dan Transfer sebesar Rp. 2.183.534.790.005,00, Pembiayaan Netto Rp. 160.620,432.491,71, dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Rp. 159.856.594.942,22.
“Ini menunjukkan kinerja keuangan kita cukup baik sehingga kita mendapat predikat WTP dari BPK 5 kali berturut-turut,” tuturnya. (Mit/Red).
Komentar