oleh

Literasi Digital Pemkab Pekalongan, Agar ASN Melek Digital

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat memberikan sambutan (foto Kermit).

Metropos.id, Kajen – Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverment), selain kesiapan infrastruktur, juga yang terpenting segera dibenahi adalah berkaitan SDM dan data. Hal ini di ungkapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si saat launching SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) dalam rapat dinas di aula lantai I Setda, Senin (7/6/2021) siang.

Launching itu dihadiri Wabup Ir Arini Harimurti, Pj Sekda Ir Bambang Irianto M. Si beserta para asisten/staf ahli, para kepala OPD dan para Camat.

Dijelaskan Bupati, bahwa command center, seluruh jejaring aplikasi nanti terpusat semua termasuk Pekalongan single data.

“Semua kita sesuaikan dengan system pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian yang paling penting ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan public agar seluruh OPD yang terlibat di dalam pelayanan publik bisa melayani masyarakat dengan mudah, terbuka dan cepat. Prinsip, kita selenggarakan good government dengan piranti egov (electronic Government). Ini jawaban terhadap perkembangan masyarakat,” ujar Bupati.

Dua tugas utama yang diembannya kata Bupati yaitu penanggulangan rob dan penurunan angka kemiskinan.

“Alhamdulilah meskipun angka kemiskinan dari 13 % turun 9 %, Ini terkoreksi lagi karena pandemic. Saya kira tidak ada masalah. Penanggulangan rob masih jalan, kerjasama penanggulangan rob dengan Belanda masih jalan dan yang lebih penting skema pendanaannya sudah siap,” katanya.

Jelang akhir jabatannya, Bupati berpesan agar program lama yang baik dipertahankan, dan visi misi pemimpin baru harus dikembangkan.

“Apa gunanya mempertahankan pola lama yang baik, kemudian mencari program baru yang lebih baik sesuai dengan visi misinya? Ternyata gunanya adalah untuk kebaikan dan kebaikan seterusnya,” pesannya.

Selain itu, ada program yang harus dilanjutkan, seperti penanganan rob, pengawalan pasar Wiradesa, penyelesaian pasar Kedungwuni dengan segala permasalahannya, sampai fasilitasi terhadap perguruan tinggi harus dilanjutkan.

“Kemudian hari ini sedang dikerjakan PLBK KOTAKU di Buaran senilai hampir Rp 47 M, dan program-program lain baik yang menyangkut politik afirmasi kita untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Bupati berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh jajaran Pemkab. Pekalongan.

Senada dengan Bupati, Wabup Ir Arini Harimurti juga mengucapkan terima kasih kepada rekan -rekan yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik. Terbukti dari banyaknya indikator yang merupakan indikasi sebuah keberhasilan. Termasuk baru-baru ini penghargaan WTP yang ke 6 kali, maupun prestasi-prestasi yang lainnya.

“Monggo dilanjut apa yang sudah baik ini, dilanjutkan dengan mempersiapkan diri iuntuk mengikuti gaya baru,” pintanya.

Sementara itu Pj Sekda Ir Bambang Irianto M.Si menerangkan rapat dinas kali ini juga akan dipaparkan kondisi situasi terakhir Covid- 19.

“Di Kab. Pekalongan cukup mendapatkan apresiasi, beberapa minggu kemarin kita di posisi 2-3 terendah di Jateng. Tentu saja ini berkat kerjasama dan kerja keras, terutama kami mengapresiasi di jajaran Kecamatan dengan Forkopimcamnya. Yang kedua nanti akan dipaparkan oleh kepala Dinkominfo tentang Digitalisasi Pemda,” terang Sekda.

Sementara Kadinkes Setiawan Dwi Antoro SKM M Kes menyampaikan perkembangan Covid – 19 di Kab. Pekalongan.

“Untuk angka kematian masih 3 terendah dari bawah. Angka kesembuhan meningkat, sampai minggu ini, 92,66%,” paparnya.

Untuk pembagian zona, dijelaskan Kab. Pekalongan dari 19 Kecamatan, saat ini zona merah tidak ada. Zona orange ada 16, Zona kuning 90 dan hijau 4389. Penilaian zonasi ini sudah tingkat RT. Sebagai upaya percepatan, kedepan upaya pencegahan akan digelorakan dalam hal ini vaksinasi Covid-19. Sedangkan sasaran imunisasi Covid Kab. Pekalongan total sebesar 605.921. Yang sudah dilakukan, untuk Nakes sebanyak 2814 dan yang kedua untuk pelayan public sebanyak 70.528.

“Apa yang dilakukan dari PPKM seperti upaya tracking, testing, rakor di tingkat Kecamatan luar biasa, kami pantau. Penegakan disiplin sampai ke pelosok desa,“ tambahnya.

Selanjutnya Kepala Dinkominfo Anis Rosidi S.Sos.,M.Si memaparkan perihal digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan selain merupakan konsekuensi IoT juga merupakan tuntutan daripada reformasi birokrasi yang dicanangkan Menpan RB.

“Jadi digitalisasi pemerintahan di Pemkab merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,’ jelas Anis.

Menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak simple. Bukan hanya merubah tatap muka menjadi virtual, namun berkaitan dengan mindset pola pikir dan budaya kerja ASN. Ditambahkan pula saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah pusat, yaitu literasi digital, tentang bagaimana agar seluruh masyarakat termasuk ASN, “melek” akan digital. (Kermit/Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed