Heru Cipto Nugroho (foto. Istimewa)
Metropos.id, Solo – Wacana penundaan Pemilu 2024 menyeruak memicu kegaduhan politik setelah DPR RI melaksanakan pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru, dimana selanjutnya bersiap memulai sejumlah tahapan kerja. Wacana tersebut dinilai akan menjerumuskan demokrasi Indonesia ke titik nadir terendah.
Seperti disampaikan pengamat Sospol Heru Cipto Nugroho, bahwa penundaan akan berpotensi besar menyulut mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI itu sendiri.
“Bukankah pemerintah dan DPR RI bersama KPU telah menetapkan dan melakukan sosialisasi terkait kepastian hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Usulan penundaan membuktikan adanya pemikiran kerdil dan sama sekali tidak mewakili suara rakyat,” kata Heru CN, Jum’at (25/2/2022).
Dengan telah adanya keputusan tentang kepastian penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan itu, maka usulan penundaan Pemilu sangat tidak relevan lagi untuk dilontarkan jadi konsumsi perdebatan publik.
“Ditengah situasi rakyat sedang berusaha bangkit dari keterpurukan akibat hantaman badai pandemi, mestinya fokus kepada strategi percepatan pemulihan ekonomi. Toh juga tak ada jaminan jika Pemilu mudur maka ekonomi akan membaik,” sebutnya.
Heru berharap kepada pemerintah, DPR RI, dan parpol semestinya mendukung tahapan Pemilu 2024 yang saat ini sudah berjalan, agar seterusnya lancar hingga hari H pelaksanaannya nanti.
“Alangkah baiknya para tokoh yang diharapkan jadi panutan itu tidak mencari sensasi dan popularitas. Karena ujungnya justru menimbulkan kegaduhan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 diundur dengan alasan akan timbul konflik karena pandemi Covid-19 masih merajalela.
Bak gayung bersambut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, rupanya juga mendukung dengan alasan karena masih pandemi Covid-19 dan alasan bahwa penyelenggaraan pemilu butuh anggaran besar. (Naura/Red).
Komentar