Stand Kemenkum HAM RI Ditjen AHU di Hybrid Expo di Taman Wisata Sejarah Salatiga (Foto Nang)
Perwakilan Ditjen AHU Abriana Kusumadewi selaku Sub Koordinator Humas Ditjen SHU
Hadirnya AHU dalam Expo kali ini juga agar semakin banyak teman-teman pelaku UMK yang melegalitaskan usahanya.
Sementara itu Sub Koordinator Dokumentasi dan Pengumumam Badan Hukum AHU Kemenkumham Euis Nurmala menjelaskan bahwa hadirnya AHU disini sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah membantu para UMK untuk mendapatkan legalitas yang lebih kuat sehingga dapat berbadan hukum dan menjadi Perseroan.
Dalam Expo kali ini AHU juga memberikan sosialisasi kepada pelaku UMK agar dapat melegalkan usahanya.
Perlu diketahui kesadaran untuk melegalkan UMK masih kecil, sehingga dalam kesempatan kali ini UMK dapat mendapatkan legalitas yang sah dengan mudah dan transparan.
Untuk di Salatiga saat ini baru 32 pelaku UMK yang mendaftar menjadi perseroan perorangan total se Jawa Tengah baru 2091 dari data yang diperoleh per 8 Mei 2022.
Nurmala menambahkan bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas ini sangat mudah. Cukup menyiapkan identitas (KTP) dan NPWP dengan mendaftar langsung ke layanan AHU atau secara online melalui ahu.go.id, cukup dengan membayar sebesar Rp 50.000 untuk PNBP saja. Tetapi sebagai bentuk pelayanan prima pada expo Salatiga kali ini bagi 20 pendaftar pertama diberikan Gratis atau Free.
Dalam kesempatan kali ini hadir juga Kepala Rutan Salatiga Andri Lesmano yang sangat mengapresiasi Tim AHU dalam memberikan informasi kepada para pelaku UMK di Kota Salatiga ini. Harapannya agar semakin masyarakat pelaku usaha untuk melebarkan sayapnya dan mendapatkan legalitas yang sah.
Dalam kegiatan Expo kali ini juga dijumpai pendaftar pengusaha tenun asal Jakarta, Suherni, dia berujar dengan hadirnya AHU ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMK apalagi yang belum mengetahui tentang legalitas menjadi perseroan. Pelayanan mudah dan tidak sulit. (Nang/Red).
Komentar