Foto : Penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang di gelar di Ruang Paripurna DPRD.(ft.hms).
METROPOS.ID || TEGAL – Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang di gelar di Ruang Paripurna DPRD, Senin (27/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, didampingi Wakil Ketua Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Hadir pula Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, jajaran Forkopimda, serta perwakilan Tim Penggerak PKK Kota Tegal.
Pandangan umum fraksi diawali oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Anshori Faqih, di susul oleh Fraksi Gerindra (Mohammad Tarso Supriadin), Fraksi Amanat Nasional (Tengku Rayhan Makarim), Fraksi PDI Perjuangan (Sutari), Fraksi Golkar (Moh. Muslim), dan Fraksi PKS (Zaenal Nurohman).
Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,29 persen atau sekitar Rp6 miliar dibanding tahun sebelumnya. Beberapa poin yang diungkapkan antara lain: Pajak daerah di proyeksikan naik 3,69 persen menjadi Rp192,35 miliar. Retribusi daerah turun tipis 0,34 persen menjadi Rp238,55 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan tetap sebesar Rp23,57 miliar. Lain-lain PAD yang sah anjlok hingga 71,68 persen menjadi Rp4,76 miliar. Pendapatan transfer dari pusat meningkat 3,3 persen menjadi Rp772,80 miliar.
Anshori Faqih menegaskan perlunya strategi penguatan PAD agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.
Ia juga mendorong adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi, sesuai ketentuan Permendagri.
Pergeseran Prioritas Belanja Daerah
Fraksi PKB turut mencatat adanya pergeseran dalam struktur belanja daerah. Meski total belanja 2026 meningkat tipis sebesar Rp4,51 miliar (0,4 persen), komposisinya berubah cukup signifikan. Belanja operasi naik 5,7 persen menjadi Rp1,181 triliun. Belanja modal turun drastis 50,8 persen menjadi Rp56,95 miliar.
Menurut Fraksi PKB, perubahan ini menunjukkan penyesuaian kebijakan dari investasi infrastruktur ke arah penguatan kegiatan operasional sebagai respon terhadap keterbatasan fiskal.
Fraksi Gerindra Tekankan Penanganan Rob dan Dukungan UMKM
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Mohammad Tarso Supriadin menyoroti sejumlah isu prioritas dalam penyusunan RAPBD 2026, di antaranya:Penanganan banjir rob di wilayah pesisir dari Muarareja hingga Panggung.
Peningkatan fasilitas UMKM di kawasan Pujasera Jalan Melati, termasuk penyediaan toilet dan pengaturan parkir di area selatan Stadion Yos Sudarso.
Optimalisasi lahan CMJT disamping Kompleks Balai Kota agar tidak hanya di fungsikan sebagai area parkir, tetapi juga sesuai dengan rencana tata guna awal.
Komitmen Bersama Finalisasi RAPBD 2026
Selain PKB dan Gerindra, seluruh fraksi lainnya turut memberikan masukan terkait proyeksi pendapatan, efisiensi belanja, serta peningkatan layanan publik. Kesemuanya sepakat bahwa RAPBD 2026 perlu di susun dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna di tutup dengan komitmen DPRD bersama Pemkot Tegal untuk menuntaskan pembahasan RAPBD 2026 secara cermat dan partisipatif, agar anggaran yang di hasilkan benar-benar menjawab tantangan fiskal dan kebutuhan masyarakat.(her/red).
Komentar