Foto proyek pembangunan Jalan Malinau–Krayan. (ft doc).
METROPOS.ID II KALUT – Setelah kemarin proyek Rp 400 miliar disorot publik, kini hal serupa juga terjadi. Proyek pembangunan Jalan Malinau–Krayan banyak diperbincangkan khalayak ramai. Dan Masyarakat mulai mengeluhkan terkait kondisi pekerjaan di sejumlah titik, serta publik kini mulai mempertanyakan sejauh mana fungsi dan pengawasan pihak Satker (Satuan Kerja) dalam proyek bernilai besar tersebut, Senin, (11/5/2026).
Dalam struktur proyek pemerintah, Satker di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peran penting sebagai pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran negara. Satker bukan sekadar administrasi proyek, melainkan memiliki fungsi pengendalian, pengawasan, hingga pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Namun dalam proyek Jalan Malinau–Krayan yang terus menjadi perhatian publik, fungsi pengawasan tersebut mulai dipertanyakan masyarakat.
Beberapa warga dan pemerhati pembangunan menilai kondisi lapangan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah. Sejumlah titik jalan disebut mengalami kerusakan, progres dinilai lambat, sementara akses masyarakat di wilayah perbatasan masih penuh kesulitan.
“Kalau pengawasan berjalan maksimal, seharusnya kualitas pekerjaan bisa dijaga. Ini yang dipertanyakan masyarakat sekarang,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Satker sendiri diketahui memiliki kewenangan mengawasi pekerjaan kontraktor, memastikan mutu proyek sesuai spesifikasi, melakukan verifikasi progres pekerjaan, hingga bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara.
Selain itu, Satker juga bekerja bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan pihak kontraktor pelaksana dalam memastikan proyek berjalan sesuai kontrak.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah fungsi pengawasan benar-benar berjalan maksimal, atau justru hanya sebatas administrasi di atas kertas?
Sampai hari ini, masyarakat masih menanti klarifikasi resmi dari pihak Satker maupun Balai terkait berbagai sorotan yang berkembang terhadap proyek Jalan Malinau–Krayan.
Publik berharap ada penjelasan terbuka mengenai progres pekerjaan, kualitas pembangunan, serta langkah pengawasan yang dilakukan di lapangan.
Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun instansi terkait turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis di wilayah perbatasan tersebut. Pasalnya, akses Jalan Malinau–Krayan selama ini menjadi urat nadi masyarakat pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara.
Hingga berita ini diterbitkan, sorotan terhadap progres dan kualitas proyek masih terus berkembang di tengah tuntutan transparansi penggunaan anggaran negara. (pas10/red).
Komentar