Pangdam IV/Dip beserta jajarannya saat mengikuti vicon Panglima TNI.(ft pendam4/Dip).
METROPOS.ID II SEMARANG — Vicon (video conference) Uji Naskah III dan Pengesahan Doktrin TNI Perisai Trisula Nusantara (PTN) di Ruang Bina Yudha, Markas Kodam IV/Dip, diikuti Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., bersama para Pejabat Utama (PJU) Kodam IV/Dip Kamis (2/7/2026).
Kegiatan berskala nasional ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., selaku otoritas tertinggi yang mengesahkan doktrin tersebut, serta diikuti secara serentak oleh seluruh satuan Komando Utama (Kotama) jajaran TNI di seluruh penjuru tanah air.
Dalam rangkaian acara, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Revisi Doktrin TNI, Laksamana Muda TNI Dr. Hudiarto Krisno Utomo, M.A., M.M.S., P.S.C.(Joint)., CHRMP., memaparkan secara komprehensif bahwa Doktrin TNI PTN merupakan pedoman strategis tertinggi dalam aspek penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI. Doktrin baru ini dirancang khusus untuk mendukung strategi pertahanan negara di tengah dinamika gangguan serta ancaman keamanan yang kian kompleks. Langkah pembaruan ini mutlak dilakukan guna menyikapi perkembangan lingkungan strategis, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan radikal pada karakter perang masa kini.
Secara teknis, substansi utama dalam Doktrin PTN ini mencakup cetak biru pembangunan kekuatan Trimatra terpadu (Darat, Laut, dan Udara), formulasi pelaksanaan Operasi Militer, serta pengintegrasian elemen-elemen penting perang modern. Melalui implementasi doktrin ini, institusi TNI diorientasikan agar tumbuh menjadi kekuatan pertahanan yang semakin Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA).
Pengesahan Doktrin PTN ini sebagai momentum krusial karena doktrin ini akan menjadi landasan konseptual dan hukum formal yang kokoh bagi seluruh prajurit di lapangan dalam menyelaraskan taktik, strategi, dan kesiapan tempur. Langkah adaptif ini penting agar komando kewilayahan mampu menjawab setiap tantangan geopolitik serta menjaga kedaulatan NKRI khusunya di wilayah Jawa Tengah dan DIY secara efektif.(@wg/pendam4/Dip/red)
Komentar