Metropos.id,,Pekalongan – Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan periode 2019-2022 secara resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Jateng Prof. DR. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si., disaksikan Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, SH.,M.Si, Wabup Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimuti beserta para perwakilan Forkopimda dan Sekda Dra. Hj. Mukaromah Syakoer, MM beserta para Asisten, Selasa (2/7/2019) di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus yang dilantik. Pelantikan ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk bersama-sama mengatasi persoalan kependudukan khususnya yang ada di Kabupaten Pekalongan.
“Karena tentu Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri dan harus melibatkan banyak pihak seperti koalisi ini. Saya yakin koalisi kependudukan dan pembangunan akan mampu mengemban tugas dengan baik sekaligus memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah dalam mengurai masalah kependudukan,” ujarnya.
Berdasarkan sumber data dari Proyeksi Penduduk Kabupaten Pekalongan, tahun 2018, jumlah penduduk tercatat sebanyak 891.892, sedangkan tahun 2017 adalah 886.197., sehingga ada kenaikan sebesar 5.695 jiwa. Kenaikan ini diikuti dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,69 %.
“Meskipun kondisi ini masih dibawah LPP Jateng (0,71) namun apabila dibandingkan dengan LPP Kabupaten di wilayah Pantura (Brebes 0,41, Tegal 0,30, dan Pemalang 0,30), LPP di Pekalongan masih cukup tinggi. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah konkrit menurunkan LPP dan meningkatkan kualitas penduduk,” terangnya.
Upaya dan langkah konkrit tersebut, setidaknya melalui penyerasian kebijakan kependudukan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta penyebaran penduduk, sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah.
Dijelaskan Bupati, program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi tumpuan harapan, karena tidak saja bertujuan mengurangi jumlah kelahiran, namun juga bertujuan untuk meningkatkan mutu SDM.
“Untuk itu, penduduk perlu diarahkan baik itu pertumbuhannya, penyebarannya, kesehatannya, ekonominya, bahkan keluarganya dengan tepat sesuai dengan arah pembangun itu sendiri,” tandasnya.
Bupati berharap dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan di Kabupaten Pekalongan, maka Pemda akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB, mengingat tugas utama Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan adalah memberikan solusi kepada Pemerintah tentang pembangunan kependudukan melalui sumbangan pemikiran terutama dari pemikiran akademis.
Adapun susunan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan periode 2019-2022 adalah DR. H. Muhlisin, M.Ag dari IAIN Pekalongan (Ketua Umum), Aida Rusmariana, MAN dari STIKES Muhammadiyah (Ketua I), M. Nasrullah, M.Pd dari STAIKAP Pekalongan (Ketua II), Dra. Hj. Siti Masruroh, M.Si Staf Ahli Bupati Pekalongan (Ketua III), M. Abdillah Abadi, SH.,M.Pop,HR Sekretaris Dinas PMD P3A dan PPKB (Sekretaris) dan Sri Gunawati, SE. Kasie P4 Dinas PMD P3A dan PPK sebagai Bendahara.
Selanjutnya, Komisi I Bidang Kependudukan dan KB, sebagai Ketua yaitu Cicih Eko Atmawati, S.TP (Kabid PPKB Dinas PMD P3A dan PPKB), Komisi II Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan diketuai oleh Ahmad Khambali, SE dari Politeknik Muhammadiyah Pekajangan, Komisi III Bidang Pelembagaan dan Peraturan diketuai oleh Muh. Arifin, SH.,MH (Kabag Hukum Setda Kabupaten Pekalongan), Komisi IV Bidang Statistik Kependudukan diketuai oleh Ir. Nuringtijas Priharjani, MM (Kasie Statistik Sosial BPS Kabupaten Pekalongan), Komisi V Bidang Kemiskinan, Gizi dan Kualitas SDM diketuai oleh Nuniek Nizmah Fajriyah, SKP.,M.Kep.Sp.KMB (Stikes Pekajangan), dan Komisi VI Bidang Humas dan Kemitraan diketuai oleh Muh. Irkham, M.Pd.I (Kementerian Agama).(Mit/Red).
Komentar