METROPOS.id, Boyolali – Guna mempersiapkan ajang perhelatan besar di Boyolali yakni Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak pada tanggal 23 September 2020 mendatang, Pemkab Boyolali glontor dana hibah ke KPU dan Bawaslu Boyolali. Melalui Sekda (Sekretaris Daerah) yakni Masruti menyerahkan dana hibah tersebut di ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Selasa (1/10/2019).
Pemkab Boyolali memberikan dana hibah tersebut masing – masing, untuk KPUD sebesar Rp 28, 15 miliar, sedang Bawaslu sebesar Rp 8, 05 Milyar.
Dalam kesempatan itu Sekda berharap dana itu bisa dimanfaatkan maksimal untuk kegiatan Pilkada serentak, karena estimasi kita Pilkada di Boyolali hanya satu putaran.
“Kami yakin, Pilkada Boyolali berjalan lancar dalam satu kali putaran,” terangnya.
Dijelaskannya, besaran dana tersebut sebelumnya sudah disepakati bersama dalam pembahasan dengan KPU dan Bawaslu. Untuk dana Bawaslu baru bisa dicairkan pada APBD 2020 mendatang. Sedangkan dana KPU, sebagian bisa dicairkan pada APBD Perubahan 2019 ini.
“Selain itu, Pemkab Boyolali juga masih mengeluarkan anggaran untuk kegiatan pengamanan,” jelasnya.
Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin menambahkan, dana yang disepakati memang lebih kecil dari usulan semula sebesar Rp 60 miliar. Hal itu semata disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga kemudian menggunakan dana minimal saat Pilgub lalu.
“Memang semula ada usulan dari KPU RI dimana untuk honor PPK sebesar Rp 2,8 juta, kalo mau ideal tentu dananya sangat besar. Namun sebenarnya, bukan pada seberapa besar, tapi berdasarkan kecukupan anggaran,” imbuhnya.
Dari dana yang ada, lanjut Ali, sebesar 73 % untuk operasional dan honor adhoc. Yaitu, untuk PPK di 22 kecamatan dengan jumlah 5 orang/kecamatan. Kemudian PP sebanyak 3 orang dikalikan 267 desa/kelurahan.
“Ditambah kelompok penyelenggara pemungutan suara di 1.810 TPS masing- masing sebanyak 7 orang. Sisanya untuk kegiatan lain seperti pencalonan dan logistik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono menyambut positif disepakatinya dana hibah untuk Bawaslu. Sehingga bisa mendukung pengawasan pada Pilkada mendatang. Mayoritas dana akan dimanfaatkan untuk operasional dan honor ad hoc. Terkait pemakaian anggaran, mayoritas sebesar Rp 6 miliar untuk kegiatan pengawasan di tingkat kecamatan. Sedangkan sisanya untuk kegiatan di tingkat Bawaslu.
“Kami bisa gerak cepat untuk memulai tahapan pengawasan. Salah satunya dengan melakukan rekruitmen Panwascam pada November mendatang,” terangnya. (Mul/Red).
Komentar