METROPOS.id, Sukoharjo – Pileg dan Pilpres 2019 sudah berlalu, namun isu radikalisme masih menjadi ancaman bagi terwujudnya persatuan sesama anak bangsa. Berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah pihak, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
Di Jateng Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) besutan KH Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril, juga gencar menggaungkan semangat perlawanan terhadap isu radikalisme ini, Organ sayap pun di dirikan di sejumlah daerah, salah satunya di wilayah Solo Raya.
Ormas yang disebut reinkarnasi Pasukan Berani Mati era Gus Dur dan Hisbullah di masa lalu ini akan bergerak demi menjawab kebutuhan silent majority berbagai lintas agama yang sebenarnya ingin melawan gerakan-gerakan radikal tapi masih merasa takut.
Ormas ini lahir karena sebelumnya banyak kalangan non-muslim ingin bergabung dengan Barisan Serbaguna (Banser) dan Ansor. Padahal dua organisasi sayap Nahdlatul Ulama (NU) itu khusus kalangan muslim.
Mengingat dinamika yang berkembang, tahun ini anggota PGN ditarget menjadi 3 juta orang, dari sebelumnya sebanyak 380 orang. Setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan jumlah rantai komando membentuk kepengurusan.
Ketua Majelis Dewan Suro PGN Makoda Solo, BRMH Kusumo Putro saat ditemui di Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Senin (25/11/2019) mengatakan, di wilayah Solo Raya, sementara yang sudah membentuk kepengurusan PGN melalui musyawarah daerah adalah Makoda Solo, dan akan disusul Sukoharjo serta Karanganyar.
Seperti pada umumnya ormas, PGN juga memiliki kepengurusan mulai tingkat kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan. Ditingkat kecamatan disebut Padepokan, dan untuk tingkat desa / kelurahan bernama Kabuyutan.
“Di Kota Solo, ada sebanyak 5 padepokan mewakili tiap kecamatan. Kemudian di tingkat kelurahan jumlahnya juga disesuaikan 51 Kabuyutan. Targetnya akan merekrut sekira 3000 anggota. Nanti di Sukoharjo juga akan menyesuaikan,” terangnya.
Ditegaskan Kusumo, pada prinsipnya, PGN berdiri untuk sebuah tujuan membentengi Pancasila dari rongrongan gerakan yang ingin mengubahnya menjadi khilafah sebagai dasar negara.
“Kami bukan kelompok yang dapat rente politik dan ekonomi. Tapi, sekali negara digoncang-goncang dengan paham seperti khilafah, kami akan bergerak,” tegasnya. (Naura/Red)
Komentar