METROPOS.ID, SUKOHARJO – Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (DKK) menyatakan akan memberikan insentif bagi tenaga medis yang terlibat penanggaan pandemi COVID 19 mulai April ini.
Semula dana pemberian insentif telah dianggarkan Pemkab Sukoharjo sebesar Rp 870 juta, namun keputusan itu dibatalkan lantaran pemberian intensif ternyata ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Kebijakan tersebut oleh Kepala DKK Yunia Wahdiyati diketahui setelah pihaknya bersama jajaran terkait dilingkungan Pemkab Sukoharjo mengikuti video conferenve dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu.
“Menteri Keuangan menyampaikan jika pemberian intensif bagi tenaga kesehatan yang terlibat penanganan pasien COVID 19 akan ditanggung pusat,” kata Yunia, Minggu (12/4/2020).
Saat ini, Yunia mengaku masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenkeu terkait pemberian insentif yang sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan.
“Tenaga medis yang akan menerima insentif berjenjang mulai dokter spesialis, dokter umum, perawat, petugas laboratorium, rekam medik, pembantu umum, hingga tenaga keamanan (satpam). Totalnya sekira 780 orang,” imbuh Yunia.
Seperti diikutip dari laman https://kemenkeu.go.id/covid19, insentif akan diberikan mulai bulan April hingga 6 bulan kedepan kepada seluruh tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID 19.
Besaran angkanya, untuk dokter spesialis akan mendapat insentif terbesar yakni mencapai Rp 15 juta/orang/bulan. Disusul dokter umum dan gigi yang akan memperoleh Rp 10 juta/orang/ bulan.
Sedangkan untuk bidan dan perawat mendapat insentif sebesar Rp 7,5 juta /orang/bulan, dan tenaga medis lain sebesar Rp 5 juta/orang/bulan.
Dalam kebijakan itu juga disampaikan, bagi tenaga medis yang meninggal dunia saat menjalankan tugas terinfeksi COVID akan memperoleh santunan kematian mencapai Rp.300 juta/orang. (Naura/Red).
Komentar