METROPOS.ID, SOLO – Pandemi global COVID -19 telah memporak -porandakan berbagai lini hingga berimbas pada tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Sejumlah pihak mengusulkan wacana perhelatan pesta demokrasi daerah 5 tahunan itu digelar secara tidak langsung atau dilakukan melalui DPRD dengan alasan physical dan social distancing.
Tak ayal lontaran wacana itu memantik reaksi penolakan berbagai kalangan, khususnya dari penggiat maupun aktivis demokrasi. Mereka menegaskan sistem pemilihan langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari demokrasi elektoral Indonesia.
Salah satu tokoh yang menolak keras adalah instruktur nasional PAN, Heru Cipto Nugroho, biasa di sapa Heru CN. Ia meminta proses Pilkada serentak tak diusik dengan usulan konyol, pemilihan tak langsung.
“Jangan gunakan wabah COVID -19 sebagai dalil untuk melemahkan akses publik terlibat di dalam penentuan pemimpinnya, sesuai yang mereka kehendaki. Sederhananya, jangan memantik api di tumpukan jerami kering,” katanya Senin, (11/5/2020).
Heru yang santer bakal di calonkan PAN maju sebagai bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Klaten ini meminta, agar tak ada satupun pihak yang mencederai komitmen rakyat Indonesia sesuai konstitusi dalam hal berdemokrasi.
“Pilkada tidak langsung bukan solusi dalam keadaan seperti ini. Pemilihan dari DPRD juga tidak bisa sepenuhnya menjadi jawaban atas kebutuhan efektivitas dan optimalisasi praktik dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Heru berpendapat, ada beberapa dampak negatif yang akan terjadi jika pilkada dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan oleh DPRD Kab/Kota setempat.
“Model pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD akan melahirkan sistem kekuasaan oligarki atau sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elit kecil, yakni DPRD sendiri,” sebut Heru.
Selain itu, juga berpotensi terjadi politik transaksional jual beli kursi untuk meraup suara dukungan. Dan rakyat dipastikan akan kesulitan mengakses langsung figur calon para pemimpinnya.
“Rakyat tidak mengenal dan mengerti tentang figur kepala daerah yang akan memimpinnya. Tahu-tahu si calon ini jadi kepala daerahnya. Ini tak baik bagi demokrasi,” tegasnya.
Dalam kondisi masyarakat tengah berjibaku melawan wabah saat ini, Ia meminta sebaiknya para elite politik tidak melontarkan wacana kontroversial. Saat ini lebih baik semua fokus menangani pandemi COVID -19.
“Sekarang yang diperlukan dari para pemangku kebijakan adalah melihat secara jernih penyelenggaraan Pilkada kita. Sehingga Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya,” tegas Heru.(Naura/Red).
Komentar