METROPOS.ID, BLORA – Kegiatan ormas dengan memakai bendera dan seragam PP (Pemuda Pancasila) membuat gerah kepengurusan PP versi Purwo Subagiyo, sehingga dengan membawa anggotanya sebanyak 20 orang mendatangi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Blora, guna audiensi, Senin (18/5/2020).
Tejo Prabowo, selaku Wakil Ketua MPC PP hasil Muscab tahun 2016, dan hingga saat ini masih belum habis masa baktinya, buka suara agar Kesbangpol bertindak tegas.
“Kami meminta agar Kesbangpol selaku Bapak dari Organisasi Massa yang ada di Blora, bertindak tegas dan memberikan sanksi, atas tindakan yang menodai kemurnian dan tujuan dari PP, yang semestinya mengayomi masyarakat, malah bertindak meresahkan masyarakat, meminta pendampingan hukum dengan biaya Rp. 5 Juta per tahun kepada Kades, mengintimidasi dan melakukan razia togel, yang semestinya bukan tupoksinya, sehingga itu melanggar Undang – Undang, dan menodai perjuangan kami dalam membela Pancasila dan UUD 45, membela kepentingan masyarakat, bukan malah untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri,” paparnya di ruang rapat Kantor Kesbangpol Blora.
Mendengar penjelasan dari MPC PP versi Muscab 2016, dalam audiensi PP yang dipimpin oleh Tejo Prabowo, tersebut, Kepala Kesbangpol Blora, Wahyu Jatmiko menyampaikan terimakasih dan akan mengklarifikasi.
“Kami selaku OPD Kesbangpol akan mengklarifikasi seluruh temuan dari PP versi Muscab 2016, jadi kami tahu, ternyata ada dualisme kepengurusan ormas, untuk itu, karena merupakan urusan internal dari PP itu sendiri, kami harus berada di tengah, tidak memihak siapapun, kami minta itu diselesaikan dengan baik, tolong dijaga kondusifitas daerah, dan untuk kegiatan yang melanggar hukum, atau Undang – Undang biarlah itu menjadi wewenang pihak berwajib, yaitu aparat penegak hukum,” jelasnya.
Usai audiensi di Kesbangpol, dilanjutkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum dari FPDIP, dan Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, dari Partai Golkar.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Blora, HM Dasum, mengapresiasi audiensi yang digelar oleh PP Versi Muscab 2016.
“Selamat datang di rumah rakyat, silahkan sampaikan aspirasi anda, kami ucapkan terimakasih atas kehadirannya, terkait dengan dualisme kepengurusan PP, terus terang kami baru tahu, dan untuk itu, melihat situasi yang tidak semestinya, karena adanya kegiatan – kegiatan yang cukup kontroversial, dari PP dibawah pimpinan Munaji, maka saya mengundurkan diri, sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP versi Munaji, termasuk mas Siswanto ya,” ungkapnya.
Sementara itu Siswanto anggota DPRD Fraksi Golkar menambahkan bahwa dalam berorganisasi, sudah biasa ada dualisme kepengurusan.
“saya juga pernah menjadi Wakil Ketua KNPI Pusat, yang juga mengalami dualisme, karena saya suka dalam berorganisasi, dari tingkat bawah hingga pusat, namun karena sekarang situasinya berbeda, maka tidak elok bila kita berada dalam satu pihak, lebih baik kita berada diluar, karena semua adalah anak kita, harus kita ayomi bersama, dan saya minta PP juga menemui Wakil Bupati Arief Rohman, agar bisa ikut mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi ini,” imbuhnya. (Hanif/Red).
Komentar