Saat Forum Perangkat Daerah di gelar DPUPR Kab. Grobogan (ft @w)
METROPOS.ID II GROBOGAN – Dengan tema “Penguatan Perekonomian Daerah Yang Inklusif, SDM Berkualitas Dan Pelayanan Publik Yang Modern” DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Grobogan gelar penyusunan rencana kerja yang dikemas dalam Forum Perangkat Daerah, Selasa (24/2/2026).
Acara yang digelar di ruang rapat jembatan peganjing DPUPR tersebut mengundang sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Disaperakim (Dinas Perumahan & Permukiman) Kab. Grobogan, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kab. Grobogan, Dishub (Dinas Perhubungan) Kab. Grobogan dan sejumlah undangan lainnya.
Pada kesempatan itu Kepala DPUPR Kab Grobogan Ir. Een Endarto, menyampaikan bahwa dalam rangka proses penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kab. Grobogan Tahun 2027, yang selaras dan sinergis dengan berpedoman pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, maka kami gelar Forum Perangkat Daerah.
“Kami gelar Forum Perangkat Daerah ini tak lain adalah untuk efisiensi secara keseluruhan, sehingga apa yang kami susun dalam RKPD bisa sesuai dan tepat waktu,” ujarnya.
Adapun Candra dari BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Kab. Grobogan mengatakan bahwa kegiatan ini untuk penajaman program – program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Grobogan.
“Untuk itu kita harus memprioritaskan pembangunan serta penajaman dilokasi pembangunan daerah,” katanya.
Sedangkan Mundakar Kepala Dishub Kab Grobogan memaparkan sejumlah program lalulintas & program pembangunan palang pintu kereta api serta pengadaan sejumlah rambu – rambu lalu lintas.
“Kita juga prioritaskan pembangunan terminal Wirosari, karena sering masuk di medsos, sebab terminal Wirosari sering dianggap kubangan kerbau,” ungkapnya.
Heru Dwi Cahyono selaku Kepala DLH Kab Grobogan menjelaskan terkait indikator kerja utama perangkat daerah seperti indeks kualitas lingkungan hidup.
“Salah satunya adalah melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,” jelasnya.
Selain itu diakuinya sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal, pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga belum optimal dan sulitnya mencari lokasi baru untuk pembuangan sampah. Dan yang terakhir masih abainya limbah B3 (Bahan Berbahaya & Beracun).
Sementara itu Endang Sulistyoningsih Kepala Disperakim Kab. Grobogan menerangkan isu – isu strategis. Selain itu pihaknya telah membuat Perda (Peraturan Daerah) PKP (Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang saat ini masih di godok di DPR.
Diakhir dilakukan pemaparan oleh Kepala DPUPR Kab. Grobogan Ir. Een Endarto.
Hingga sesi tanya jawab mengakhiri Acara Forum Perangkat Daerah tersebut. (@w/red).
Komentar