METROPOS.id, Demak – Massa yang tergabung dalam AJKD (Aspirasi Jasa Konstruksi Demak) menggelar demonstrasi di depan kantor Kejari (Kejaksaan Negeri) dan di depan Kantor Bupati Demak, Kamis (11/7/2019).
Aksi ini di lakukan lantaran Kejari Demak di nilai lamban bertindak dalam menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran hukum di bidang jasa konstruksi.
Suwarko koordinator aksi mengatakan banyaknya ketidakadilan di negri ini membuat aksi damai ini di lakukan.
“kami mendesak ke penegak hukum yakni Kejari Demak agar jangan lamban dalam menangani dua kasus di bidang jasa konstruksi,” desaknya.
Usai orasi di depan Kejari Demak, ratusan massa dengan menaiki kendaraan truk bergerak ke Kantor Bupati Demak, langsung menggelar orasi, menuntut pemerintah bersikap tegas dan tidak tunduk terhadap pihak tertentu.
“Jangan menjadi boneka, jika ada lelang harus terbuka, jangan ada KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, kami ingin Pemkab Demak harus independen, jangan sampai terpengaruh oleh jasa konstruksi tertentu,” tegasnya.
Masih menurut Suwarko, banyak sekali Mafia proyek berkeliaran, dan terus melakukan perbuatan transaksi sepihak untuk mengondisikan guna memonopoli pekerjaan bagi kelompok tertentu. Ironisnya Pemkab Demak malih pasif, Bahkan tidak independen.
“proses pengadan barang dan jasa dari hulu sampai hilir, kami menduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan Peraturan yang bedlam, Indikasi pengondisiaan pekerjaan, lelang tertutup (terkondisikan), hingga dugaan pungutan liar selalu mengemuka dan terus berlangsung,” ungkapnya.(Adi/Damar/Red)
Komentar