Metro Pos.id, Boyolali – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengadakan Sosialisasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Boyolali oleh Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jateng, Senin (25/3).
Diduga tidak sesuai dengan usulan Bupati Boyolali, yang seharusnya 200 unit namun realisasinya 390 unit. Bantuan yang bersumber dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebut di duga dimanfaatkan Anggota DPR RI untuk mendulang suara pada Pemilu Legislatif 17 April mendatang.
Sosialisasi tersebut diduga di jadikan kampanye terselubung, Sebab, meskipun tanpa di gembar – gemborkan program bantuan rumah sudah ada setiap tahunnya.Hal inilah yang memicu polemik, sebab dalam undangan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Gedung Sekretariat ESH Center.Akhirnya sosialisasi tersebut dipindah di sebuah Cafe di Boyolali.
Ahmad Fahmi selaku PPK Rumah Swadaya SNVT wilayah Jateng, menjelaskan, telah menerima alokasi dari Dirjen pada ( 23/2/2019) untuk Jateng.Pihaknya mendapat alokasi sebanyak 12.350 unit di 21 kabupaten/kota, dimana untuk Boyolali mendapat alokasi 390 unit.
“Besaran bantuan sebesar Rp17,5 juta/unit untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni dengan adanya program BSPS ini mengubah rumah masyarakat yang layak huni Tahun anggaran 2019,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Boyolali, Hendarto Setyo Wibowo mengatakan seharusnya kegiatan itu dilaksanakan di Gedung resmi Pemerintah, dan biaya dana dari Pemerintah. Sebab lokasi sosialisasi dinilai bisa melanggar netralitas ASN.
“Saat menerima undangan sosialisasi, kami sudah mengusulkan pemindahan lokasi sosialisasi di gedung milik pemerintah, bukan di tempat pribadi, agar tak menimbulkan permasalahan, di sisi lain, realisasi penerima BSPS di Boyolali juga berbeda dari usulan yang diajukan Pemkab Boyolali, baik jumlah maupun lokasi,” ungkapnya.
Hendrarto juga menambahkan bahwa, pihaknya mengusulkan sebanyak 200 unit, namun realisasinya 390 unit. Begitupun lokasi penerima bantuan, seluruhnya berbeda dari usulan. Misal di wilayah Kecamatan Wonosegoro yang dinilai sudah cukup sebagai penerima bantuan sehingga penerima bantuan dialokasikan ke wilayah lain, namun dalam realisasinya, wilayah Wonosegoro kembali mendapat bantuan.
“Usulan kami dan realisasi dari kementerian berbeda. Kami tak tahu apa penyebabnya,” tambahnya.
Sementara itu Endang Srikarti Handayani, Anggota DPR RI dari Golkar yang hadir dan ikut mensosialisasikan tersebut membantah bahwa sosialisasi tersebut berkaitan dengan politik. Kehadirannya dalam kegiatan tersebut adalah menjalankan amanat UU MD3 dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR untuk memperjuangkan masyarakat Boyolali agar mendapat bantuan pemerintah.
“Jadi saya harap dari pemerintah daerah, camat, dinas dan lainnya seharusnya kooperatif bisa saling sinergi,”pungkasnya. (Mul/Red).
Komentar