oleh

Sambangi Bacalon Wabup Perseorangan, Bawaslu Ingatkan Larangan Palsukan KTP Dukungan 

METROPOS.ID, Sukoharjo – Berdasarkan pasal 181 jo 185, 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilgub /Wagub, Bupati dan Wabup serta Walikota dan Wakil Walikota, Bakal Calon (Balon) perseorangan terancam pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan.

Hal itu disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Sukoharjo, saat menggelar road show ke rumah salah satu Balon Wabup Sukoharjo dari jalur perseorangan, Dwi Yuni di Ds. Duwet, Kec. Baki, Kamis (13/2/2020).

Dwi, seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya mengelola usaha kuliner tradisional Nasi Liwet di Pasar Gede, Solo ini, diketahui melalui sejumlah baliho yang telah terpasang di berbagai sudut jalan, berpasangan dengan Suhadi sebagai Balon Bupatinya.

Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Kordiv. Hukum, Humas dan Hubungan Lembaga menyampaikan, kepada bakal pasangan calon, khususnya dari jalur perseorangan pada Pilbup dan Wabup Sukoharjo 2020 agar tidak bermain-main dengan persyaratan dukungan.

“Kehadiran kami disini pada intinya adalah melakukan langkah pencegahan dengan mengirim surat himbauan dengan substansi, larangan money politik dan penyalahgunaan identitas palsu untuk syarat dukungan bagi calon perseorangan,” terangnya.

Dalam proses pencalonan perseorangan, Bawaslu mengingatkan agar tidak menggunakan e-KTP maupun surat – surat keterangan pendukung lainnya yang dipalsukan. Hal ini sangat potensial dilakukan oleh oknum atau tim sukses bakal calon perseorangan.

“Untuk parpol, himbauan sudah kami kirim. Sedang untuk balon, baik Bupati maupun Wabup kami kirim secara bertahap. Jadi pengiriman surat ini sekaligus kami manfaatkan untuk road show berkunjung ke beberapa calon,” terang Muladi.

Selain balonku perseorangan, Bawaslu juga meminta perhatian kepada parpol agar dalam mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU, sesuai aturan harus berdasar surat keputusan pimpinan parpol tingkat pusat. Tidak boleh dari pimpinan parpol tingkat lokal semisal, Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

“Dalam proses ini, kami menyampaikan soal larangan parpol menerima imbalan atau mahar terkait proses pencalonan dalam bentuk apapun dari balon. Begitu sebaliknya, balon juga dilarang memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada parpol dalam tahapan pencalonan,” sebutnya.

Menanggapi himbauan ini, Muhammad Ihsan selaku juru bicara balon perseorangan Suhadi-Dwi Yun, menyambut baik dengan apa yang disampaikan Bawaslu. Diyakinkan, bahwa sejauh ini dalam mengumpulkan surat dan e-KTP dukungan dilakukan sesuai aturan.

“20 ribu e-KTP dukungan sudah terkumpul, dan yang sudah masuk data komputer sekitar 7 ribu. Tidak ada e-KTP dukungan dari ASN maupun dari TNI. Insya Allah kalau ada, itu pasti sudah kami eliminasi,” tukasnya. (Naura/Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed