oleh

Diduga Melanggar Netralitas ASN, Lurah Begajah Dilaporkan ke Bawaslu

METROPOS.ID, Sukoharjo – Setelah sebelumnya 5 Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Sukoharjo mendapat panggilan klarifikasi dari Bawaslu Sukoharjo atas dugaan pelanggaran netralitas. Kali ini Presidium Aktifis Sukoharjo (PAS) melaporkan Lurah Begajah, Kec/Kab. Sukoharjo atas dugaan pelanggaran yang sama.

Meski yang datang tidak sampai puluhan orang, namun sejumlah anggota polisi baik yang berseragam maupun berpakaian sipil tampak berjaga – jaga selama anggota PAS menyampaikan laporan di kantor Bawaslu Sukoharjo, Senin (9/3/2020).

“Ini keresahan dari masyarakat Sukoharjo. Kemarin sudah ada informasi kalau ada pemanggilan ASN yang diduga tidak netral, tapi kok sepertinya diabaikan dan terus dilakukan pelanggaran netralitas oleh ASN dan semakin masif. Yang sangat mengkawatirkan pada Minggu 8 Maret kemarin kampanye di acara pengajian,” kata Dableg SS perwakilan PAS usai melapor.

Dalam laporannya, Dableg juga  membawa sejumlah barang bukti, yakni berupa undangan dan foto kegiatan termasuk foto spanduk kegiatan dengan tulisan mengajak masyarakat pada 23 September 2020 untuk mencoblos pasangan bakal pasangan calon EA, yang tak lain adalah istri Bupati Sukoharjo dan Sekda Sukoharjo yang masih aktif sebagai ASN.

“Rencananya jika diperlukan, kami juga akan menghadirkan sejumlah saksi yang siap dihadirkan untuk memberikan keterangan,” sebutnya.

Adapun ASN (Lurah Begajah) yang dimaksud dalam laporan dugaan pelanggaran netralitas tersebut berinisial SM. Dia dilaporkan selaku penyelenggara pengajian dalam rangka Isra Mi’raj di GOR Virgo, Begajah, Sukoharjo yang disisipi ajakan untuk mendukung istri Bupati dan Sekda sebagai bapaslon Bupati dan Wakilnya dalam Pilkada 2020 mendatang.

Dableg juga menyebut bahwa saat pengajian juga dihadiri sejumlah elit  pejabat ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo dengan dihadiri bapaslon yang bersangkutan, yakni istri Bupati Sukoharjo dan Sekda Sukoharjo yang dikenal dengan sebutan pasangan EA.

Menanggapi laporan tersebut, Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki, menyatakan siap menindaklanjuti laporan tersebut.

“Ini laporan pertama yang dilakukan masyarakat yang kami terima. Segera kami tindaklanjuti dengan batas waktu paling lama 5 hari kalender kerja,” tuturnya.

Setelah masa pemeriksaan dan pemberkasan, menurut penjelasan Rochmad akan dibuat kajian hukum yang kemudian diteruskan untuk  dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

“Jadi yang perlu dipahami sebenarnya bahwa netralitas ASN itu melekat 24 jam, tanpa tergantung masa kampanye atau tidak dalam proses Pilkada. Selain itu juga ada pasal dalam kode etik ASN dan sejumlah pasal lainnya,” tutupnya. (Naura/Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed