METROPOS.ID, Simalungun – Bansos (Bantuan Sosial) untuk masyarakat Kab. Simalungun yang di gulirkan sejak April lalu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak COVID -19, di nilai lamban dan tidak transparan serta terkesan pemborosan anggaran. Hal ini di ungkapkan oleh Ketua GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)
May Luther Dewanto Sinaga didampingi Ketua Bidang Aksi Dan Pelayanan (Aspel) Andre M. Sinaga dikantor GMKI.
“Daerah lain telah terlaksana tahap pertama, malah tahap kedua selesai, namun di Simalungun baru tahap pertama,” ungkapnya.
Lebih lanjut Andre menjelaskan program bansos diberikan kepada masyarakat, harus dipikirkan pemberiannya yang benar dan layak untuk menerimanya.
Sementara itu GMKI juga menyoroti kinerja Ketua Gugus COVID -19 yang juga Bupati Simalungun yakni JR Saragih, agar mengevaluasi kinerja Timnya sehingga tidak terjadi KKN atau Tindak Pidana Korupsi.
“Kita bisa lihat tas bungkus bansos COVID -19 yang di berikan ke masyarakat, tercantum bantuan dari JR Saragih tanpa tertulis wakilnya maupun sekda Simalungun, sehingga terkesan bansos itu bantuan secara pribadi dari JR. Saragih,” ujarnya.
Selain itu di duga terjadi pemborosan anggaran COVID -19 yakni pembelian mobil Tanki yang belum di ketahui kegunaannya dan pembangunan ruang isolasi pasien COVID -19.
“Pembelian mobil Tanki yang baru di rasa belum perlu, karena bisa memakai mobil dari dinas kebersihan yang saat ini sudah ada,” imbuhnya.
Sementara itu hingga berita ini diturunkan Bupati Simalungun JR. Saragih maupun dinas terkait belum bisa di konfirmasi. (Syam Hadi/Red).
Komentar