oleh

Terus Bersinergi, Tahun Ini Bantuan RTLH Sukoharjo Capai 1.815 Unit

METROPOS.ID, SUKOHARJO – Selama kurun waktu Tahun 2020, Pemkab Sukoharjo telah menyalurkan bantuan program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.815 unit. Total anggaran mencapai Rp 27, 820 miliar, bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, daerah dan corporate social responsibility (CSR).

Dari total penerima sebanyak itu sebagian sudah diterimakan, dan sisanya diserahkan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya secara simbolis untuk 500 unit RTLH di 12 kecamatan di pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (2/11/2020).

“Program rehab RTLH merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat utamanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat membangun rumahnya menjadi rumah yang nyaman dan layak huni,” kata Bupati.

Program rehab RTLH menurutnya, dilakukan secara bertahap tersebar di 12 kecamatan. Dan untuk rehab 500 unit RTLH kali ini, terdiri Kec. Weru 20 unit, Bulu 30 unit, Tawangsari 12 unit, Nguter 30 unit, Sukoharjo 30 unit, Bendosari 30 unit, Polokarto 30 unit, Mojolaban 40 unit, Grogol 175 unit, Baki 30 unit, Gatak 30 unit, dan Kartasura 43 unit.

“Bantuan rehab peningkatan kualitas RTLH ini supaya dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Program akan diteruskan di tahun-tahun mendatang untuk menghapuskan keberadaan RTLH di Sukoharjo,” tandas Bupati.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Suraji menambahkan, program peningkatan kualitas RTLH dimaksudkan untuk membantu peningkatan kualitas rumah MBR di Sukoharjo.

“Harapannya di Sukoharjo kedepan jumlah RTLH akan terus berkurang atau bisa terbebas dari RTLH,” ujarnya.

Diungkapkan, menurut data Pemutakhiran Base Data Terpadu, pada tahun 2015 masih terdapat 17.892 unit RTLH. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2018 di Sukoharjo masih ada 14.150 unit RTLH.

“Nilai bantuan rehab ini bervariasi mulai Rp10 juta hingga Rp15 juta. Perbedaan nilai bantuan tergantung dari sumber pembiayaan, apakah dari provinsi, pusat maupun APBD kabupaten,” tutupnya. (Naura/Red).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed